Dispensasi Kawin Pada pengadilan Agama/Nikah kurang umur

-



SYARAT DISPENSASI KAWIN/KURANG UMUR PADA PENGADILAN AGAMA KAB.MALANG

   Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, menyebutkan batasan usia nikah, baik laki-laki mapun perempuan adalah 19 tahun.UU ini merupakan perubahan dari UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan batasan usia nikah bagi perempuan adalah 16 tahun.

  Sehingga apabila ada pasangan yang hendak menikah baik laki laki ataupun perempuan,akan tetapi kurang dari 19 tahun maka harus mengajukan ijin dispensasi kawin pada pengadilan Agama.Adapun syarat2nya tersebut pada gambar diatas.

Konsultasikan Masalah Hukum anda baik pidana/perdata,Pertanahan,waris,pernikahan dan perceraian pada kantor Advokat/pengacara dan konsultan hukum Nuryawan Khoirudin.SH.MH wa 08970421979 SMS only

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Prosedur Perkawinan Campuran

-
Gambar
  Prosedur perkawinan campuran Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan dan harus memenuhi syarat- syarat perkawinan. Syarat Perkawinan diantaranya: ada persetujuan kedua calon mempelai, izin dari kedua orangtua/wali bagi yang belum berumur 21 tahun, dan sebagaimua (lihat pasal 6 UU Perkawinan).     Bila semua syarat telah terpenuhi, anda dapat meminta pegawai pencatat perkawinan untuk memberikan Surat Keterangan dari pegawai pencatat perkawinan masing-masing pihak, --anda dan calon suami anda,-- (pasal 60 ayat 1 UU Perkawinan). Surat Keterangan ini berisi keterangan bahwa benar syarat telah terpenuhi dan tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan. Bila petugas pencatat perkawinan menolak memberikan surat keterangan, maka anda dapat meminta Pengadilan memberikan Surat Keputusan, yang menyatakan bahwa penolakannya tidak beralasan (pasal 60 ayat 3 UU Perkawinan). Surat Keterangan atau Surat K...
Baca selengkapnya

Isbat Nikah Pengadilan Agama Kab. Malang

-
Persyaratan isbat nikah 1. Menyerahkan Surat Permohonan Itsbat Nikah kepada     Pengadilan Agama setempat; 2. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat     yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan; 3. Surat keterangan dari Kepala Desa / Lurah yang     menerangkan bahwa Pemohon telah menikah 4. Foto Copy KTP pemohon Itsbat Nikah; 5. Membayar biaya perkara; 6. Lain-lain yang akan ditentukan Hakim dalam persidangan                                                        Nuryawan Khoirudin,SH  WA 08970421979
Baca selengkapnya