Nuryawan khoirudin,SH.MH dan Rekan

                       Advokat dan legal konsultan wa 08970421979                                                      BANK GELAP “ Bank Gelap” merupakan badan-badan yang yang melakukan kegiatan usaha perbankan, tanpa adanya izin usaha untuk melakukan kegiatan tersebut dari Pimpinan Bank Indonesia.  Suatu praktik kegiatan usaha perbankan dapat dikategorikan sebagai praktek “Bank Gelap” apabila memenuhi sekurang-kurangnya kategori sebagai berikut. 1.    Praktik kegiatan usaha perbankan tanpa mendapatkan izin dari Bank Indonesia; 2.    Praktik kegiatan usaha “Bank di dalam Bank”, misalnya: karyawan/pegawai Bank menjalankan us...

  BROSUR DIATAS ADALAH SYARAT-SYARAT YANG HARUS DI LENGKAPI DALAM MENGURUS HAL -HAL SEBAGAI BERIKUT PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG: -Syarat Dispensasi Kawin -Syarat Pengangkatan Anak -Syarat perwalian -Syarat isbat nikah/Pengesahan Nikah -Syarat penetapan Ahli Waris FREE KONSULTASI WA 08970421979

BROSUR DIATAS ADALAH SYARAT-SYARAT YANG HARUS DI LENGKAPI DALAM MENGURUS HAL -HAL SEBAGAI BERIKUT PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG: -SYARAT PERUBAHAN NAMA -PERMOHONAN ASAL USUL ANAK -SYARAT WALI ADLOL/HAKIM -SYARAT PENGAJUAN CERAI TALAK GHOIB -SYARAT PENGAJUAN CERAI GUGAT GHOIB FREE KONSULTASI WA 08970421979

Perwalian Anak di Bawah Umur dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Masalah perwalian anak tentu tidak sembarangan, karena penunjukan berikut tugas dan kewajibannya telah diatur baik dalam undang-undang maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masalah Perwalian Anak di Bawah Umur diatur dalam Pasal 50 yang membahas tentang pengertian wali dan cakupan tanggung jawabnya. Selanjutnya, dalam Pasal 50 ayat (1) juga disebutkan tentang syarat seorang anak di bawah umur yang berhak mendapatkan perwalian. Berikut Pasal 51 yang membahas mengenai terjadinya perwalian, yang bisa diperoleh melalui penunjukan oleh kedua orang tua dalam surat wasiat. Lalu, penunjukan wali yang dapat berasal dari keluarga anak atau orang lain yang sudah dewasa. Dalam pasal ini juga dibahas tentang kewajiban wali dalam mengurus anak dan segala harta bendanya untuk kepentingan sang anak. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam, perwalian dan...

Berikut adalah Pasal-pasal yang sering menjerat daripada pembuat dan pengedar rokok polos,rokok dengan pita cukai palsu dan rokok dengan pita cukai yang bukan Haknya( UU no 39 Tahun 2007 ) Pasal 50 (tanpa izin melakukan usaha) Setiap orang yang tanpa izin memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor BKC dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pasal 52 (pengeluaran BKC dari TP/TBK mengakibatkan kerugian negara) Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan BKC dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana de...

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) 1.     Dasar Hukum a.     UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. b.    PP No. 91 Tahun 2010 tentang Pembayaran Pajak yang ditetapkan oleh Bupati dan Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. c.     Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. 2.     Pengertian a.   Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan yang selanjutnya disebut pajak. b.    Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hokum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi dan atau badan. c.   Hak Atas Tanah adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrar...

Pengertian Narkotika Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009). Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut. Yang termasuk jenis narkotika adalah: Tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku (Undang-Undang No. 5/1997). Terdapat empat g...